 |
| Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi. ( Foto Istimiewa ) |
Balangan, IDN Tipikor - Kasus korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi menyebut perkara yang melibatkan Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, menjadi kasus paling menonjol sepanjang tahun 2025. Negara ditaksir merugi sekitar Rp195 juta akibat pengadaan mobil ambulans fiktif.
“Kasus korupsi dana desa di Desa Bihara Hilir adalah kasus paling menonjol, pada kasus tersebut negara merugi sekitar Rp195 juta terkait pengadaan mobil ambulan fiktif,” ungkap Kapolres Abdi di Balangan, Senin.
Menurut Abdi, praktik korupsi tersebut tidak hanya melibatkan kepala desa, tetapi juga menyeret sejumlah aparat desa hingga bendahara. Bahkan, dinas terkait pun ikut diperiksa penyidik Polres Balangan. Ia menegaskan, status perkara telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, dan dalam waktu dekat penetapan tersangka akan diumumkan.
Pembinaan yang Diabaikan
Menanggapi kasus ini, Camat Awayan Aswal Salahudin mengaku pihak kecamatan selama ini rutin mengingatkan seluruh pemerintah desa agar menggunakan dana desa sesuai aturan. Dalam rapat koordinasi bulanan, ia menekankan pentingnya realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Kami sudah melakukan panggilan dua kali kepada Pemdes Bihara Hilir untuk pembinaan dan mengimbau agar jangan sampai melakukan kegiatan fiktif dalam hal pengadaan apapun yang sudah diprogramkan desa,” jelas Aswal.
Dana Desa Rawan Disalahgunakan
Kasus Bihara Hilir menegaskan kembali kerentanan dana desa terhadap praktik penyelewengan. Sejak digelontorkan secara besar-besaran oleh pemerintah pusat, dana desa menjadi tumpuan pembangunan di tingkat lokal. Namun, di sisi lain, celah penyalahgunaan juga terbuka lebar, terutama ketika sistem pengawasan internal lemah dan pembinaan tidak diindahkan.
Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, publik menunggu langkah tegas Polres Balangan dalam mengungkap aktor utama sekaligus memastikan dana desa benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi bancakan segelintir oknum.
