 |
| Area operasional Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Foto: Dok. Harita Nickel |
Halmahera Selatan, IDN Tipikor - Proses rekrutmen tenaga kerja di PT Harita Obi kembali menuai kritik tajam. Sejumlah pelamar menuding adanya praktik titipan oleh oknum berpengaruh, mulai dari tokoh politik hingga pihak tertentu di lingkaran perusahaan. Dugaan ini menambah daftar panjang persoalan transparansi perekrutan tenaga kerja di sektor pertambangan Halmahera Selatan.
Asrul, salah seorang pelamar, mengaku memilih mundur setelah mendengar langsung syarat tak resmi berupa “titipan” jika ingin diterima bekerja. “Saya pernah ditanya salah satu pekerja terkait masuk di PT Harita. Dia bilang harus ada titipan dalam penerimaan karyawan. Maka saya memilih mundur saja karena tidak punya orang dalam. Apakah adil kami yang benar-benar masyarakat Halsel di luar Obi dibuat begini?” ungkapnya.
Persoalan ini kian mencuat karena hingga kini belum ada pengumuman resmi hasil wawancara maupun tahapan lanjutan seleksi operator. Padahal, perusahaan sempat berjanji akan memberi kepastian maksimal dua minggu. Sebaliknya, sebagian pelamar justru menerima pesan penolakan pribadi dari HRD tanpa alasan jelas, sementara sebagian besar lainnya tak pernah mendapat kabar.
 |
| Foto: istimewa kantor disnakertrans Halsel |
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa rekrutmen hanya sekadar formalitas administratif. Putra-putri Halmahera Selatan khawatir tenaga kerja dari luar daerah lebih diutamakan, sementara mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Sorotan juga tertuju pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halsel yang dinilai pasif dalam mengawal transparansi rekrutmen. Pelamar berharap instansi tersebut lebih tegas menekan perusahaan agar proses seleksi berjalan adil dan terbuka.
Kepala Disnakertrans Halsel yang baru, Daud Djubedi, sebelumnya telah diberi mandat khusus oleh Bupati untuk menyoroti isu rekrutmen, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan perlindungan tenaga kerja lokal. Ia bahkan merencanakan formulasi hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan sebagai dasar kontrol. DPRD bersama pemda juga berjanji akan mengawal agar perusahaan tambang, termasuk Harita Obi, memberi prioritas bagi tenaga kerja lokal.
 |
| Area operasional Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Foto: Dok. Harita Nickel |
Namun, janji itu kini ditagih publik. Pelamar menegaskan harapan mereka agar pemerintah tidak sekadar memberikan retorika, melainkan sungguh memperjuangkan hak tenaga kerja lokal. “Kami butuh kepastian, bukan hanya janji. Rekrutmen harus transparan, adil, dan tanpa diskriminasi,” tegas Asrul.
IDN Halsel (I/U)
