 |
| Tang Renjian pada Februari 2021 di Beijing, China. |
Changchun, China / IDN Tipikor - Gelombang besar kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping kembali menelan korban besar. Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, pada Minggu (28/9) dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun oleh Pengadilan Changchun, Provinsi Jilin.
Vonis itu dijatuhkan setelah terbukti Tang menerima suap berupa uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan atau sekitar Rp627,3 miliar. Praktik korupsi tersebut berlangsung panjang, dari 2007 hingga 2024, ketika Tang menempati berbagai posisi strategis di pemerintahan.
Dalam putusan yang dibacakan, pengadilan menyatakan bahwa tindakannya "menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat," sehingga layak diganjar hukuman mati. Namun, lantaran Tang mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan, eksekusi hukuman ditangguhkan selama dua tahun.
Karier Politik yang Berujung Tragis
Tang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Gansu di China barat (2017–2020), sebelum menduduki kursi Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan. Kariernya runtuh ketika pada November 2024 Partai Komunis China (PKC) memecatnya, enam bulan setelah ia dicopot dari jabatan menteri dan diperiksa badan antikorupsi.
Kasus Tang memperlihatkan betapa gencarnya kampanye “pembersihan” yang digagas Presiden Xi sejak 2020. Tujuannya, memastikan aparat keamanan, jaksa, dan hakim "benar-benar loyal, benar-benar murni, dan benar-benar dapat diandalkan." Pada Januari lalu, Xi bahkan menegaskan bahwa korupsi adalah “ancaman terbesar bagi Partai Komunis.”
Lingkaran Kekuasaan yang Terkoyak
Tang bukanlah sosok tunggal yang terseret. Menteri Pertahanan Li Shangfu serta pendahulunya, Wei Fenghe, juga tengah diselidiki atas dugaan serupa. Bahkan pengganti Tang di kementerian, Dong Jun, dilaporkan masuk radar penyelidikan. Fenomena ini menandakan adanya gelombang bersih-bersih yang menyapu lingkaran elit militer dan sipil.
Bagi para pendukung Xi, langkah ini memperkuat kepercayaan publik dan membangun pemerintahan yang bersih. Namun, para pengkritik menilai, kampanye antikorupsi hanyalah kedok untuk menyingkirkan lawan politik. Mereka melihat setiap vonis bukan sekadar soal moralitas, melainkan juga strategi konsolidasi kekuasaan.
Hukuman mati untuk Tang Renjian adalah pesan keras: siapa pun, tak peduli setinggi apa jabatannya, tidak kebal dari jeratan hukum. Namun, di saat yang sama, kasus ini menyoroti bagaimana korupsi telah mengakar dalam birokrasi dan menyentuh level tertinggi pemerintahan.
Pertanyaannya kini, apakah langkah tegas Xi benar-benar mampu membangun fondasi negara yang bersih, atau sekadar melanggengkan kekuasaan dengan mengorbankan para rival? Satu hal yang pasti, kasus Tang memperlihatkan wajah ganda kampanye antikorupsi China—antara idealisme melawan korupsi dan pragmatisme politik untuk menjaga dominasi.
