Jakarta, IDN Tipikor - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan laporan harta kekayaan Raffi Ahmad, selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Januari 2025, total kekayaan Raffi Ahmad mencapai Rp 1,033 triliun, menjadikannya salah satu pejabat negara dengan aset paling mencolok.
Melansir laman resmi LHKPN KPK, harta Raffi tidak hanya berasal dari dunia hiburan dan bisnis RANS Entertainment, tetapi juga dari kepemilikan aset properti dalam jumlah besar, kendaraan mewah, hingga surat berharga. Namun, di balik kekayaan itu, Raffi juga tercatat memiliki utang mencapai Rp 136 miliar.
Berikut rincian harta kekayaan Raffi Ahmad sebagaimana dipublikasikan KPK:
📌 Rincian Harta Raffi Ahmad (LHKPN 2025)
-
Tanah dan Bangunan – Rp 737,1 miliar (45 aset)
-
Jakarta Selatan: Rp 85 miliar & Rp 55 miliar
-
Tangerang: Rp 45 miliar
-
Depok: Rp 60 miliar & Rp 85 miliar
-
Makassar: Rp 25 miliar (2 aset)
-
Tabanan, Bali: Rp 3,1 – Rp 8,7 miliar (beberapa bidang tanah)
-
Bandung Barat: puluhan bidang tanah dengan nilai puluhan miliar
-
-
Alat Transportasi dan Mesin – Rp 55,1 miliar (23 kendaraan)
-
Rolls Royce Phantom 2022: Rp 14 miliar
-
Ferrari F8 Spider 2022: Rp 14 miliar
-
Lamborghini Aventador 2013: Rp 9 miliar
-
BMW M 1000 RR 2021: Rp 1,6 miliar
-
Harley Davidson 2010: Rp 427 juta
-
Ducati Superbike, Triumph Bonneville, Vespa 946, dan lainnya
-
-
Harta Bergerak Lainnya – Rp 46,7 miliar
-
Surat Berharga – Rp 307,9 miliar
-
Kas dan Setara Kas – Rp 17,7 miliar
-
Harta Lainnya – Rp 5,3 miliar
-
Utang – Rp 136 miliar
Publik menyoroti bagaimana seorang figur hiburan mampu mengakumulasi kekayaan dengan nilai fantastis hingga triliunan rupiah. Di satu sisi, transparansi ini menjadi penting karena Raffi kini mengemban peran strategis sebagai utusan khusus presiden.
“Pengumuman LHKPN ini menjadi pengingat bahwa setiap pejabat publik, siapa pun dia, wajib membuka catatan kekayaannya agar bisa diawasi masyarakat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik saat dimintai tanggapan.
